" Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung untuk Menggenjot pertumbuhan ekonomi, efektifkah ? "
Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung yang menjadi buah bibir belakangan ini , tiba tiba proyeknya di hentikan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo , dengan alasan bahwa masih ada ada APBN / Pemerintah yang dipakai dan masih belum di butuhkannya kereta cepat dengan kecepatan maksimal 350km/jam dengan rute yang sesingkat itu , lalu presiden pun mengubah konsep pembangunan nya menjadi kereta kecepatan sedang , dengan harapan lebih efisien dan efektif dalam beroperasi .
Namun dari awal proyek kereta cepar tersebut di canangkan telah banyak ditemukan kekurangannya dan bahkan ke tidak efektifannya dalam menanggulangi permasalahan transportasi massal di indonesia , penduduk indonesia rata rata sudah mempunyai kendaraan pribadi yang menurut mereka lebih nyaman , pengguna transportasi massal pun di jakarta tidak sampai 30.000 dan itupun rata rata berasal dari golongan menengah kebawah , dengan harga tiket kereta cepat yang berkisar antara 200-250 ribu , Mereka pastinya lebih memilih untuk naik transportasi massal lain seperti bus dan sebagainya , padahal proyek ini memakan biaya yang tidak sedikit , bahkan salah satu negara yang sangat berminat untuk proyek kereta cepat jakarta - bandung yaitu china , mencatatkan kerugian sekitar 600 - 700 juta yuan per tahun nya dari proyek kereta cepat mereka , masalah utama nya adalah jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan harapan , namun entah kenapa hal - hal tersebut dapat luput dari pandangan para lembaga eksekutif , padahal Bapak Presiden sendiri yang berkata bahwa Proyek ini harus Bussines to Bussines ( B to B ) , sudah jelas bahwa yang namanya B to B itu harus menguntungkan kedepannya dalam segi finansial , tapi proyek ini dilihat dari segi bisnis adalah salah satu contoh bisnis yang tidak bagus , karena tidak menguntungkan .
Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung yang menjadi buah bibir belakangan ini , tiba tiba proyeknya di hentikan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo , dengan alasan bahwa masih ada ada APBN / Pemerintah yang dipakai dan masih belum di butuhkannya kereta cepat dengan kecepatan maksimal 350km/jam dengan rute yang sesingkat itu , lalu presiden pun mengubah konsep pembangunan nya menjadi kereta kecepatan sedang , dengan harapan lebih efisien dan efektif dalam beroperasi .
Namun dari awal proyek kereta cepar tersebut di canangkan telah banyak ditemukan kekurangannya dan bahkan ke tidak efektifannya dalam menanggulangi permasalahan transportasi massal di indonesia , penduduk indonesia rata rata sudah mempunyai kendaraan pribadi yang menurut mereka lebih nyaman , pengguna transportasi massal pun di jakarta tidak sampai 30.000 dan itupun rata rata berasal dari golongan menengah kebawah , dengan harga tiket kereta cepat yang berkisar antara 200-250 ribu , Mereka pastinya lebih memilih untuk naik transportasi massal lain seperti bus dan sebagainya , padahal proyek ini memakan biaya yang tidak sedikit , bahkan salah satu negara yang sangat berminat untuk proyek kereta cepat jakarta - bandung yaitu china , mencatatkan kerugian sekitar 600 - 700 juta yuan per tahun nya dari proyek kereta cepat mereka , masalah utama nya adalah jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan harapan , namun entah kenapa hal - hal tersebut dapat luput dari pandangan para lembaga eksekutif , padahal Bapak Presiden sendiri yang berkata bahwa Proyek ini harus Bussines to Bussines ( B to B ) , sudah jelas bahwa yang namanya B to B itu harus menguntungkan kedepannya dalam segi finansial , tapi proyek ini dilihat dari segi bisnis adalah salah satu contoh bisnis yang tidak bagus , karena tidak menguntungkan .
Di sisi lain , keputusan Bapak Presiden untuk menyetop proyek ini pun berdampak negatif dalam hubungan bilateral antara indonesia dengan kedua negara yaitu jepang dan china , seperti yang kita tahu kedua negara ini sangat antusias dan berlomba untuk menjadi penggarap Proyek Kereta Cepat ini , dengan diubahnya kebijakan seperti ini , mau tidak mau mereka ( jepang dan china ) harus membuat proposal ulang dan bekerja dari nol lagi , tentu hal ini akan membuat mereka kesal , Lagipula kemarin Bapak Presiden sudah setuju dengan Kereta Cepat , Kenapa sekarang malah mau mengubahnya dengan Proyek Kereta Sedang ?.
Hal seperti ini yang semestinya menjadi pelajaran untuk pemerintah , dalam setiap proyek sangat diperlukan tim evaluasi yang handal , agar tujuan proyek tersebut dapat benar benar tercapai , Dan rencana untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi pun dapat benar benar terlaksana.
proyek Kereta berkecepatan sedang pun harus di evaluasi lebih lanjut , untuk menghindari blunder blunder seperti yang terjadi pada proyek kereta cepat , pemerintah sebagai penggagas harus mengawasi BUMN , Investor dan lembaga terkait agar proyek kereta berkecepatan sedang ini dapat benar benar terealisasikan dan memberikan win to win solution bagi semua pihak yang terlibat.
